SELAMAT DATANG DI WEBSITE DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SALATIGA                                        HIJAU BUMIKU BIRU LANGITKU

Beranda, Sosialisasi

Tahun yang Baru dengan Nomenklatur Baru

Memasuki tahun yang baru ini, diharapkan semua unsur negara mempunyai semangat kerja yang baru dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pula harapan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga pada Tahun 2021 ini, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 98 Tahun 2020 tentang nomenklatur baru DLH Kota Salatiga, yang merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan. Diharapkan dengan nomenklatur baru, tugas pokok dan fungsi ASN akan lebih terfokus dengan sasaran yang lebih terperinci.

Berikut ini adalah struktur organisasi baru Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga :

Perubahan yang sangat jelas terlihat adalah perubahan nama bidang dan seksi dibawahnya. Tidak hanya nama, namun tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas juga berubah. Berikut adalah rincian tugas baru dan nama bidang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga :

Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup memiliki rincian tugas sebagai berikut:

  1. mengoordinasikan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
  2. mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  3. mengoordinasikan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
  4. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  5. mengoordinasikan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  6. mengoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  7. mengoordinasikan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto Hijau (PDB & PDRB Hijau), mekanisme insentif dan/atau disinsentif, dan pendanaan lingkungan hidup;
  8. mengoordinasikan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan, dan Ekoregion;
  9. mengoordinasikan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (NSDA dan LH);
  10. mengoordinasikan penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD);
  11. mengoordinasikan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  12. mengoordinasikan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota;
  13. mengoordinasikan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  14. mengoordinasikan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
  15. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi KLHS;
  16. mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), izin lingkungan, Surat Persetujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), Audit Lingkungan Hidup, dan Analisis Risiko Lingkungan Hidup;
  17. mengoordinasikan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
  18. mengoordinasikan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
  19. memantau koordinasi pelaksanaan proses izin lingkungan;
  20. mengoordinasikan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  21. mengoordinasikan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  22. mengoordinasikan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  23. mengoordinasikan penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
  24. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  25. mengoordinasikan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  26. mengoordinasikan sosialisasi tata cara pengaduan; dan
  27. mengoordinasikan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  28. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  29. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  30. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  31. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  32. mengoordinasikan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
  33. mengoordinasikan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
  34. mengoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  35. mengoordinasikan pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, penanganan barang bukti, dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
  36. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian pelaporan penaatan izin lingkungan secara periodik; dan
  37. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup memiliki rincian tugas sebagai berikut:

  1. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
  2. menyusun konsep penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  3. menyusun rumusan kebijakan pengurangan sampah;
  4. mengoordinasikan penyusunan dokumen Kebijakan Strategis Pengelolaan Sampah Daerah (Jakstrada);
  5. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
  6. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  7. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan pendaur ulangan sampah;
  8. mengoordinasikan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  9. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
  10. menyusun rumusan kebijakan penanganan sampah;
  11. mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
  12. mengoordinasikan pelaksanaan penyediaan sarpras penanganan sampah;
  13. menyusun konsep penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
  14. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sampah dan limbah di tempat pemrosesan akhir;
  15. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  16. mengoordinasikan pelaksanaan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  17. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  18. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  19. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  20. mengoordinasikan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  21. menyusun rumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
  22. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
  23. menyusun rumusan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  24. mengoordinasikan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  25. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  26. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
  27. mengoordinasikan pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3 skala Kabupaten/ Kota;
  28. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
  29. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  30. mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  31. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan data dan informasi profil kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  32. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  33. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  34. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  35. mengoordinasikan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  36. mengoordinasikan penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  37. mengoordinasikan penyelenggaraan sosialisasi pendidikan lingkungan hidup di satuan pendidikan;
  38. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
  39. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
  40. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
  41. mengoordinasikan pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
  42. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
  43. mengoordinasikan pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
  44. mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
  45. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan peringatan hari-hari besar lingkungan hidup;
  46. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan jenis penghargaan LH;
  47. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
  48. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan LH;
  49. mengoordinasikan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
  50. mengoordinasikan pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan lingkungan hidup; dan
  51. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup

Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup memiliki rincian tugas sebagai berikut:

  1. mengoordinasikan identifikasi dan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  2. mengoordinasikan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
  3. mengoordinasikan penentuan baku mutu lingkungan yang digunakan dalam perizinan;
  4. mengoordinasikan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  5. mengoordinasikan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  6. mengoordinasikan pengembangan sistem informasi lingkungan terkait kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  7. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  8. mengoordinasikan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  9. mengoordinasikan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  10. mengoordinasikan penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
  11. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan energi baru terbarukan
  12. mengoordinasikan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang meliputi indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan lahan;
  13. mengoordinasikan pemantauan kerusakan lingkungan;
  14. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
  15. mengoordinasikan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
  16. mengoordinasikan perlindungan sumber daya alam;
  17. mengoordinasikan pengawetan sumber daya alam;
  18. mengoordinasikan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  19. mengoordinasikan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  20. mengoordinasikan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
  21. mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengendalian Perubahan Iklim dengan pihak terkait;
  22. mengoordinasikan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  23. mengoordinasikan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  24. mengoordinasikan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  25. mengoordinasikan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  26. mengoordinasikan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
  27. mengoordinasikan perancangan lanskap ruang terbuka hijau publik berdasarkan perencanaan dan kebijakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
  28. mengoordinasikan upaya peningkatan indeks tutupan lahan;
  29. mengoordinasikan penyediaan ruang terbuka hijau publik;
  30. mengoordinasikan pengelolaan kebersihan kota;
  31. mengoordinasikan perumusan kebijakan penerangan jalan, taman, dan ruang terbuka hijau publik di lingkungan Kota Salatiga;
  32. mengoordinasikan perancangan sarana dan prasarana RTH dan kebersihan kota;
  33. mengoordinasikan perancangan sarana dan prasarana penerangan jalan, taman, dan ruang terbuka hijau publik di lingkungan Kota Salatiga;
  34. mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan, taman, dan ruang terbuka hijau publik di lingkungan Kota Salatiga;
  35. mengoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana penerangan jalan, taman, dan ruang terbuka hijau publik di lingkungan Kota Salatiga; dan
  36. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah memiliki rincian tugas sebagai berikut:

  1. menyusun usulan rencana kerja tahunan;
  2. menyusun rencana kerja bulanan, mingguan, dan harian UPTD;
  3. menyusun standar operasional prosedur UPTD;
  4. menyusun standar pelayanan UPTD;
  5. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja;
  6. menyusun pembagian tugas pelaksana di lingkungan UPTD;
  7. melaksanakan pemungutan retribusi persampahan;
  8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi, pengolahan sampah, dan pengolahan lindi di lingkungan UPTD;
  9. melaksanakan monitoring dan evaluasi fasilitas kerja dan pelayanan di UPTD;
  10. melaksanakan inventarisasi, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data di lingkup tugas UPTD;
  11. mengendalikan kegiatan persuratan dan kearsipan di UPTD;
  12. melakukan penilaian kerja bawahan;
  13. melaksanakan koordinasi pengelolaan sampah dan limbah dengan Bidang terkait; dan
  14. melaksanakan tugas lain dari Kepala Dinas.

Memang nantinya perubahan ini akan sedikit berimbas terhadap masyarakat terkait perizinan, namun diharapkan perubahan yang terjadi adalah perubahan yang positif dan lebih baik, sehingga baik kinerja maupun tingkat layanan terhadap masyarakat akan meningkat.

@dmin web DLH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *